SISTEM BICAMERAL

SISTEM BICAMERAL ;
MENUJU OPTIMALISASI PERAN DPD*
Zainudin Hasan**

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebuah konsekuensi logis dari diamandemennya Undang-undang Dasar ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Sistem bicameral (second chamber) itulah yang menjadikan adanya perubahan komposisi keanggotaan di MPR, dimana keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan Umum, system bicameral ini banyak dianut oleh Negara-negara besar seperti inggris, Swiss, Jerman dan Amerika dan apabila ditinjau secara politik system bicameral dapat lebih memberikan perhatian terhadap kepentingan daerah. Masyarakat yang pluralistik, heterogenitas penduduk yang tinggi pada suku bangsa dan agama dalam suatu Negara indonesia cukuplah ideal untuk menggunakan system ini. Gagasan dasar dibentuknya DPDRI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberikan peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik ditingkat Nasional.

Selain itu, keberadaan unsur utusan Daerah dalam keanggotan MPRRI sebelum perubahan UUD 1945 dianggap tidak memadai untuk menjawab banyaknya tantangan-tantangan masing-masing daerah yang sangat begitu kompleks. DPD sangat memiliki fungsi penting dan strategis dalam menyerap aspirasi dan permasalahan yang ada didaerah sekaligus memperjuangkannya dalam kebijakan nasional, kehadirannya yang masih terbilang baru dalam konstelasi politik ketatanegaraan Indonesia harus dapat menjawab berbagai permasalahan yang saat ini belum dapat teratasi karena hingga saat ini masih ada barrier antara pemerintah pusat dan daerah.

Berbagai permasalahan dan persoalan penting yang berkaitan dengan peran dan fungsinya harus menjadi perhatian dan prioritas DPDRI Untuk segera di selesaikan.
Ada beberapa alasan mengapa dipilihnya system bicameral untuk dianut di Indonesia pertama adalah untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (cheks and balances) antara badan Eksekutif dan Badan legislatif maupun antara sesama lembaga legislatif yakni DPD dan DPR. Kedua, untuk membentuk perwakilan guna menampung dan memperjuangkan kepentingan tertentu terutama untuk mewakili daerah-daerah didalam wadah lembaga Legislatif. Ketiga, perlunya perwakilan daerah agar terdapat keterkaitan kultural, historis, ekonomi dan politik. Aspirasi masyarakat daerah yang sudah diatur dapat diserap melalui rapat dengar pendapat umum dan berbagai kegiatan daerah melalui dialog, tatap muka, seminar, dan lokakarya, serta melalui koordinasi dengan lembaga Pemerintah Daerah. Aspirasi masyarakat dan daerah yang diserap, akan dibahas oleh alat kelengkapan DPD RI sebagai bahan untuk diambil keputusan dalam sidang paripurna DPD RI.

Kedepan DPD RI mempunyai peranan yang sangat penting terutama bagi sebagian masyarakat yang sudah mulai jenuh dengan system keterwakilan partai politik diparlemen dalam hal ini DPR sudah mulai tidak dipercayai karena orang-orang yang berada didalamnya berasal dari partai politik yang akan cenderung mendahulukan kepentingan partainya ketimbang kepentingan rakyat, karena seorang wakil rakyat yang berasal dari partai politik terikat ‘kontrak’ dengan partai yang mengusungnya. Akan tetapi apabila berkaca pada kondisi objektif saat ini adalah keberadaan DPD lebih banyak hanya sebatas memberikan pertimbangan kepada DPR baik dalam bidang legislasi, pengawasan maupun anggaran. Kewenangan DPD tidak seperkasa namanya yang merupakan wakil dan refresentasi langsung rakyat daerah yang jelas pendukungnya dan dipilih langsung oleh rakyat daerah. DPD RI bahkan terkesan ‘banci’ kewenangannya dan ‘mandul’ dalam bekerja, dibidang legislasi DPD RI hanya berwenang sekali lagi hanya dapat mengajukan Rancangan Undang Undang begitu halnya dibidang konsultasi dan bidang pengawasan DPD hanya berperan sebagai badan pertimbangan dan pengawasan saja, dari sini menjadi pertanyaan dapatkah DPD dikatakan sebagai lembaga legislatif, apakah DPD dapat dikatakan mempunyai kewenangan legislasi, padahal kewenangannya tidak pada tingkat pengambilan keputusan. Majelis Permusyawaratan Rakyat belum sepenuhnya terdiri dari dua lembaga legislatif (dua kamar) akan tetapi bersifat semi bicameral karena fungsi dan kewenangan legislatif dari DPD benar-benar terbatas, status DPD tidak sejajar dengan DPR, hal ini dapat dilihat bahwa kedudukan DPD menurut Undang-undang Dasar ditentukan Undang-undang dengan demikian kedudukan DPD merupakan produk Undang-undang bukan produk konstitusi sedangkan DPR kedudukannya sudah diatur secara tersurat dikonstitusi. Sebagai bahan perbandingan adalah kongres yang ada di Amerika terdiri dari senat dan DPR yang mempunyai kekuasaan legislatif, masing-masing lembaga yang ada dikongres mempunyai kewenangan mengajukan Rancangan Undang-undang sesuai kewenangan yang ditetapkan konstitusi artinya antara DPR dan senat memiliki fungsi dan kewenangan yang sama.

Berkaca dari kondisi objektif saat ini sudah selayaknya peran, fungsi dan kewenangan DPD perlu diperluas dan dioptimalkan dengan melakukan perubahan yang mendasar yakni mengamandemen Undang-undang Dasar terutama pada pasal-pasal yang mengatur tentang DPD dalam hal ini pasal 22 Undang-undang Dasar. Namun, keterbatasan peranan DPD saat ini bukanlah menjadi alasan bagi anggota DPD untuk berdiam diri saja menunggu diamandemennya konstitusi atau hanya semata-mata memperjuangkan amandemen untuk diri-nya kedepan atau bahkan menjadikan kelemahan kewenangan sebagai pembenaran untuk tidak melakukan sebuah langkah yang besar. Kehadiran DPD seharusnya bisa membawa terobosan yang radikal atas ketidak puasan rakyat terhadap keterwakilan partai politik di DPR, keterbatasan kewenangan saat ini janganlah menjadi alasan dan penghalang bagi DPD untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat didaerah. Melalui suara yang signifikan diparlemen (128 orang) DPD harus memiliki peran kontrol dan membangun. Membangun dalam contoh kecil adalah dalam hal mengajukan Rancangan Undang-undang (DPD memiliki kewenangan legislasi terbatas), sebagai contoh sebuah produk Undang-undang yang berkualitas baik untuk kepentingan dan kemajuan rakyat, bangsa dan negara apabila terkomunikasikan dengan baik dalam hal ini dengan masyarakat, mahasiswa, akademisi dan para pakar akan lebih memiliki bergainning yang kuat untuk dapat diperjuangkan. Sedangkan dalam hal kontrol dalam arti setiap pembahasan Rancangan Undang-undang melalui suara yang signifikan sebenarnya DPD mampu untuk melakukan perubahan yang besar begitu halnya dengan fungsi DPD dalam melakukan pengawasan walaupun hanya sebatas menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR fungsi DPD dapat diperkuat dengan mendapat dukungan dari masyarakat dan rakyat langsung tentu saja dengan cara mau mendengarkan dan turun langsung untuk mendengarkan segala permasalahan yang ada dan berkembang di daerah masing-masing, karena peran DPD disini adalah atas nama rakyat langsung, bukan atas nama partai.

*Makalah Juara II pada lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat Universitas, Universitas Lampung tahun 2007
**Mantan Gubernur BEM FH Universitas Lampung Periode 2006-2007

4 Comments

  1. The Rule January 25, 2010
  2. Zainudin Hasan,SH,MH January 26, 2010
  3. Danick July 28, 2010
  4. Zainudin Hasan,SH,MH July 28, 2010

Leave a Reply