FREEPORT

FREEPORT; PELANGGARAN,
PENCEMARAN DAN PENJAJAHAN*
Oleh : Zainudin Hasan**

Tiga bulan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, pemerintah Republik Indonesia yang bertindak sebagai Badan Hukum menandatangani Kontrak Karya Pertambangan dengan PT Freeport Indonesia Incoporated. Sebuah perusahaan pertambangan asing yang didirikan dibawah ketentuan hukum Negara bagian Delaware, Amerika Serikat (AS). Kontrak Karya yang ditandatangani bulan April tahun 1967 itu kemudian dikenal dengan sebutan Kontrak Karya Generasi Pertama. Kontrak ini dibuat sebelum diadakannya Penentuan Pendapat rakyat Papua untuk bergabung dengan Indonesia yang sering disebut dengan nama PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat).
Kontrak Karya Generasi Pertama antara Pemerintah dan Freeport itu dibuat jauh sebelum dunia Internasional mengakui Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. Sehingga tidak heran jika dikemudian hari sering meletus perlawanan separatis masyarakat Papua terhadap Indonesia, bahkan hingga saat ini Papua tidak pernah berhenti bergejolak.
Demikianlah awal cerita kiprah Freeport di Indonesia, sejak pertama kali menapakkan kakinya di Papua, perusahaan tambang AS terkenal itu sudah memicu perhatian banyak kalangan. Papua yang diperkirakan mengandung cadangan bijih emas terbesar di dunia sebanyak 2,5 miliar ton, sehingga tidaklah heran Papua akhirnya menjadi sasaran empuk eksploitasi Sumber Daya Alam. Freeport terus menerus menancapkan hegemoninya terhadap penguasaan ladang emas ini, terbukti pada tahun 2003 lalu ketika Freeport memperpanjang kontraknya untuk kembali mengeksploitasi tambang emas di Papua, yaitu dengan diperpanjangnya Kontrak Karya Generasi Kedua yang berlaku hingga 35 tahun kedepan, tapi sangatlah disayangkan karena pada klausula Kontrak Karya itu sama sekali tidak dicantumkan soal penanganan limbah hasil pengolahan bijih tambang. Pada kontrak tersebut sama sekali tidak tercantum kewajiban Freeport untuk menangani tailing, sebaliknya pada kontrak Karya tersebut menyebutkan bahwa Freeport hanya bertanggung jawab pada pengolahan bijih tambang saja, bukan pada tailing atau limbah yang dihasilkan dari pertambangan.
Pada peraturan Perundangan tentang Tanah, pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 1960 dinyatakan bahwa: Memelihara tanah termasuk menambah kesuburan serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut. Pasal 6 UU Lingkungan Hidup UU Nomor 23 Tahun 1997 dijelaskan bahwa : Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup, serta Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa: Setiap pemegang hak atas tanah dan hak peguasaan diperairan dalam wilayah system penyangga kehidupan wajib menjaga fungsi dan perlindungan wilayah tersebut.
Pada peraturan yang disebutkan diatas sudah sangat jelas bahwa Freeport sebagai badan yang berkepentingan dalam malaksanakan proyek penambangan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menangani dan mengatasi setiap pencemaran baik itu pencemaran tanah, air maupun udara. Namun patut disayangkan, pembuangan tailing, butiran pasir halus sisa dari pengolahan bijih tambang makin menambah buruk lingkungan sekitar. Dari awal hingga kini, deposition area tailing (tempat pembuangan limbah tailing) yang dibuang disungai telah mencapai luas sepanjang 230 km yang kemudian membentuk pulau-pulau kecil. Area pembuangan sebesar dan seluas itu yang membentuk pulau-pulau kecil jika tidak dikontrol secara ketat, disinyalir menimbulkan asam yang berbahaya bagi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan bahkan karena letaknya yang berdekatan dengan Taman Nasional Lorenz, pusat konservasi terbesar di Indonesia tentu saja akan membahayakan perkembangan ekosistem di sana. Dari catatan sebuah Lembaga audit lingkungan Indevenden Dames & More melaporkan pada tahun 1996, dan disetujui oleh pihak Freeport, ada sekitar 3,2 miliar ton limbah yang bakal dihasilkan tambang tersebut sepanjang beroperasinya. Sampai saat ini limbah tersebut telah memberikan dampak pencemaran lingkungan, baik hutan, Danau maupun kawasan tropis seluas 11 mil persegi.
Jika dilihat dari kacamata Hukum, PT Freeport sudah melakukan pelanggaran yang berat di bidang lingkungan, banyak sekali pasal-pasal yang telah dilanggar oleh PT Freeport, hal ini dapat dilihat dari: pertama, kebijakan PT Freeport membuang sampah pengolahan bijih tambang kesungai telah menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, aturan ini menyebutkan bahwa limbah hasil pengolahan bijih atau tailing tidak boleh dibuang kesumber-sumber air termasuk sungai. Kedua, melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang tailing hasil pengolahan bijih temasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan sekitar. Ketiga, PT Freeport telah melanggar Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang kewajiban untuk memelihara dan termasuk menambah kesuburan serta mencegah kerusakan tanah. Keempat, melanggar Pasal 6 Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 tentang kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup. Kelima, melanggar Pasal 7 Undang-undang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Nomor 5 Tahun 1990 tentang hak atas tanah dan hak atas penguasaan di pengairan dalam wilayah system penyangga kehidupan wajib menjaga fungsi perlindungan wilayah tersebut. Dan yang keenam, bahwa PT Freeport telah melanggar Hak Asasi Manusia rakyat papua yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan, karena untuk membuka tambang Freeport membutuhkan ratusan ribu hektar, dikawasan dimana emas dikeruk, sehingga penduduk lokal harus kehilangan mata pencariannya akibat wilayah kelolanya berubah menjadi kawasan tambang. Mereka harus merelakan tanahnya menjadi kawasan tambang dengan ganti rugi sepihak bahkan tanpa ganti rugi apapun.
Dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT Freeport diatas tentu saja mempunyai dampak yang sangat besar bagi lingkungan alam maupun sosial di sekitar wilayah pertambangan PT Freeport. Dampaknya dapat dilihat dari tercemarnya sungai Aikwa di Papua, sungai lebar nan berkelok-kelok yang selama ini menjadi sumber air bagi masyarakat setempat serta jantung kehidupan bagi ratusan ribu spesies hewan dan tumbuhan kini berubah warna menjadi abu-abu, kotor dan kumuh, yang disebabkan oleh kandungan material buangan berupa tailing menjadikan air di sungai itu jauh dari standar kesehatan untuk dikonsumsi. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Chalid Muhammad menyatakan jumlah yang diterima Indonesia dari Freeport jauh lebih kecil dari pada ongkos yang harus dikeluarkan akibat memperbaiki kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Betapa tidak, dampak pencemaran yang ditimbulkan dapat mematikan seluruh ekosistem yang hidup di dalam air yang tercemar, dengan jangka waktu untuk memperbaiki kembali ekosistem yang telah rusak itu tidaklah membutuhkan waktu yang relatif singkat melainkan bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun. Lubang-lubang besar menganga bekas galian yang dibiarkan begitu saja akan merusak kualitas tanah, penandusan hingga longsor. Selain itu, dampak bagi masyarakat jauh lebih besar seperti meyebarnya berbagai penyakit, menurunnya tingkat kecerdasan hingga keterbelakangan mental dan intelektual sebagai akibat dari adanya pencemaran terhadap lingkungan.
Setelah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan pencemaran lingkungan, PT Freeport juga telah melakukan Penjajahan dari segi ekonomi. Catatan dari Departemen Energi dan sumber Daya Alam mencatat, sejak tahun 1992 hingga 2002, PT Freeport telah memproduksi 5,5 juta ton tembaga, 828 ton perak dan 533 ton emas. Hanya dua tahun berproduksi, tahun 1973 Freeport berhasil mengantongi perolehan bersih US$ 60 juta dari tembaga yang ditambangnya. Tahun 1988, tak jauh dari lokasi penambangan awal, perusahaan ini menemukan Grasberg, timbunan emas, perak dan tembaga senilai US$ 60 juta miliar. Sepanjang tahun 1998 PT Freeport Indonesia menghasilkan agregat penjualan sebesar 1,71 miliar pon tembaga dan 2,77 ons emas. Hal yang sangat disayangkan adalah rendahnya jumlah royalty yang diterima Indonesia yakni hanya sebesar sembilan persen dari hasil produksi, dan setiap harinya PT Freeport memproduksi tidak kurang dari 250 ribu metric ton bahan tambang. Dari situ kandungan bahan material yang diambil hanya sebesar tiga persennya saja. Inilah yang diolah menjadi konsentrat yang kemudian langsung diangkut keluar Negeri melalui pipa besar dengan panjang 100 kilometer yang dipasang kekapal pengangkut dilaut Arafuru dan dibawa pergi begitu saja tanpa kita ketahui terlebih dahulu seberapa besar yang diangkut dan terkirim, sedangkan limbah tailingnya dibuang begitu saja, hal ini jelas-jelas merupakan bentuk imperealisme/ penjajahan gaya baru yang dilakukan Negara-negara kuat terhadap Negara-negara dunia ketiga.
Hampir empat dekade pengerukan kekayaan tambang berlangsung tanpa kita tahu berapakah cadangan yang tersisa, sementara kerusakan lingkungan, pemiskinan dan pelanggaran HAM disekitar lokasi tambang terus berlangsung. Perusahaan raksasa Freeport yang paling diuntungkan dari eksploitasi kekayaan alam di Papua. Sementara masyarakat Indonesia, terutama warga papua adalah pihak yang dikorbankan. Mereka nyaris tidak mendapatkan apa-apa dari proyek pengerukan kekayaan alam itu. Seharusnya pemerintah Indonesia harus mampu mengambil kebijakan mensejahterakan rakyat dan mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan oleh undang-undang Dasar 1945, pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan bukan malah membiarkan orang-orang asing terus-menerus mengeruk kekayaan selama berpuluh-puluh tahun. Sumber Daya Dlam yang dimiliki haruslah dikelola dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan serta perangkat-perangkat hukum yang ada yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Sumber Daya Alam yang melimpah di bumi Indonesia ini semestinya menjadi hak rakyat Indonesia harus segera diambil alih pengelolaannya bukan untuk dieksploitasi oleh para Imperealis, kapitalis maupun segelintir orang yang hanya memperkaya diri sendiri.
Wa’allahua’lam bishowwab.
*Opini Juara III Penulisan Opini Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, tahun 2006

One Response

  1. attin March 1, 2010

Leave a Reply