Kompetensi Pengadilan

Kompetensi Pengadilan Pidana di Indonesia. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang Kompetensi Pengadilan Pidana, dimana ketika kompetensi Pengadilan (saya tidak menggunakan kata Peradilan, karena peradilan merupakan proses atau pelaksanaan), biasanya mengenai Kewenangan untuk mengadili lebih banyak membahas tentang Kompetensi Pengadilan Hukum Administrasi, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Perdata, untuk kali ini sebagai penambah pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana, saya mencoba menuliskan yang dikhususkan pada Kompetensi pada Pengadilan Pidana.

Didalam hal Kompetensi Pengadilan atau kewenangan untuk mengadili suatu perkara di pengadilan ada dua macam kompetensi yaitu Kompetensi relatif dan kompetensi Absolut, di dalam pengadilan pidana di Indonesia tentang Kompetensi relatif dan kompetensi Absolut diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 137, dan pasal 148 ayat (1).
1. Kompetensi Relatif
Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Sedangkan apabila dalam hal perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya. Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
2. Kompetensi Absolut
Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut attributie van rechtsmachts. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, menjawab pertanyaan : badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili perkara. Dibandingkan dengan Kompetensi relatif terkait dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili baik dilihat dari segi formil dan materiel diatur didalam pasal 148 dan 149 KUHAP sedangkan menyangkut kompetensi Absolut tidak diatur secara khusus di dalam KUHAP.

3 Comments

  1. nomor 81 July 19, 2012
  2. Zainudin Hasan,SH,MH July 19, 2012
  3. Qassim October 5, 2016

Leave a Reply