Pengadilan Tipikor

Pengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor) adalah pengadilan khusus yang menangani perkara tindak Pidana korupsi yang kedudukannya berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tipikor dibentuk pertamakali didalam pasal 53 Undang-udang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga pengadilan yang khusus menerima, memeriksa, dan memutus perkara Tindak pidana korupsi yang jujur, adil, benar, bermartabat dan berintegritas tinggi. Pengadilan Tipikor dalam pendiriannya diharapkan menjadi lembaga yang menghasilkan putusan yang berdasarkan hukum, undang-undang, kebenaran, dan keadilan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa itu sendiri, sehingga penegakan hukum ditegakkan seadil-adilnya dengan tidak menabrak dan melanggar norma dan prinsip-prinsip keadilan.

Pertamakali Pengadilan Tipikor dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, selain berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan diluar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Karena pengadilan Tipikor adalah pengadilan yang khusus dan Undang-udang yang mengaturnya adalah Undang-undang khusus (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), maka penuntutan di Pengadilan Tipikor hanya khusus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan untuk perkara korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri biasa, bukan di Pengadilan Tipikor.

Namun ditengah perjalanannya selama kurun waktu selama tiga tahun berjalan, Pengadilan Tindak pidana korupsi mengalami uji materiil atau judicial review karena dianggap ada pasal-pasal yang ada didalam Undang-udang Nomor 30 Tahun 2002 Inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-udang Dasar 1945, salah satunya adalah Pasal 53 Undang-udang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pengadilan Tipikor. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 memutuskan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana bertentangan dengan UUD 1945 karena menimbulkan standar ganda peradilan korupsi antara peradilan umum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan pengadilan Tipikor. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan keberadaan pengadilan Tipikor berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 24 A Ayat (5) yang menyatakan bahwa susunan, kedudukan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya diatur dengan Undang-Undang.
Pengadilan Tipikor Pasca diberlakukannnya UU No 46 Tahun 2009
Setelah melalui pejalanan waktu yang cukup alot dan panjang kurang lebih 3 tahun lamanya, pada tanggal 29 Oktober Tahun 2009. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disahkan dan diundangkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074) yang terdiri dari 9 Bab dan 40 Pasal.
Dampak positif setelah diberlakukannya Undang-udang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak pidana korupsi yang pada mulanya tidak jelas dan tidak sesuai perintah Undang-udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena hanya mengait pada salah satu pasal dalam undang-udang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi jelas setelah terbitnya Undang-udang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai konsekuensi logis atas Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Pengadilan Tindak pidana korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki pembentukan pengadilan khusus diatur tersendiri dengan Undang-undang. Tempat dan kedudukan Pengadilan Tipikor berada di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
Pada saat undang-udang Nomor 46 Tahun 2009 berlaku, ketentuan pasal 53 sampai dengan pasal 62 dalam Undang-udang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan untuk perkara Korupsi yang sedang berjalan dan menunggu terbentuknya Pengadilan Tipikor diperiksa oleh pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat yang dibentuk berdasarkan Undang-udang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, tetap diperiksa dan di adili sampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, artinya untuk perkara yang penuntutannya masih berjalan dan diperiksa oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, KPK masih tetap berpedoman pada Undang-udang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 masih berlaku, dan Penuntut Umum pada KPK dapat terus melakukan penuntutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai perkara tersebut selesai dan berkekuatan hukum tetap (inkrach).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh kejaksaan maupun Jaksa Penuntut umum dari KPK, hal ini yang tentu saja berdampak postif dan memberikan kepastian hukum karena semua perkara korupsi adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Tipikor, baik yang dilakukan oleh sipil maupun militer, sehingga dengan Undang-udang Nomor 46 Tahun 2009 ini dibentuklah untuk pertamakali Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri di Ibu Kota Provinsi, yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan.

*Disarikan dari UU No.30 Tahun 2002 dan UU No.46 Tahun 2009 Serta Tesis Zainudin Hasan berjudul “Implikasi Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK Yang Dilimpahkan Kepengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pasca Pemberlakuan UU N0.46 Tahun 2009”.

Leave a Reply